Permintaan untuk bergabung dengan petisi

*PETISI

4 dari 10 orang yang bekerja di kapal ikan laut dangkal Korea adalah buruh migran. Undang-Undang mengenai Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) dan Hukum Standar Ketenagakerjaan memang melarang tindakan diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan ABK, tetapi ABK migran mengalami diskriminasi ketika bekerja maupun ketika terluka.

Pada tahun 2020 bapak N yang berasal dari Vietnam bekerja di kapal yang menangkap rajungan, kepiting besar, cumi-cumi, udang, dll. Bapak N mengalami kecelakaan ketika sedang menggulung tali besi jaring penangkap ikan, tangannya terlilit pada tali besi tersebut sehingga tulang belikat (pundak) kanannya patah dan jempol tangan kanannya terpotong.

Tetapi Suhyup yang mengelola kompensasi kecelakaan ABK mengatakan hanya akan membayar bapak N kompensasi kecelakaan kerja yang jumlahnya tidak mencapai setengah dari jumlah kompensasi untuk ABK Korea, dan yang jumlahnya pun tidak mencapai upah minimum.

Mengenai hal ini bapak N meminta pertimbangan pengadilan bahwa penghitungan upah kompensasi kecelakaan kerjanya salah, tetapi pada bulan Oktober 2023 Pengadilan Tinggi Seoul mengambil keputusan bahwa penghitungan upah kompensasi kecelakaan kerja yang diskriminatif tersebut rasional atau masuk akal. Meskipun tidak boleh memasukkan biaya tinggal, makan, dll dalam penghitungan upah minimum, pengadilan menilai bahwa pembedaan upah minimum dan kompensasi minimum kecelakaan kerja itu masuk akal dengan pertimbangan biaya yang ditanggung oleh pemilik usaha, karena surat kontrak kerja mengatur agar pemilik usaha menanggung biaya tinggal, makan, dll ABK migran.

 Karena itu, kami sedang mengumpulkan petisi untuk meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani kasus ini agar menimbang dengan adil. Kami memohon agar banyak orang bisa ikut berpartisipasi.